Memori Kebangsaan Untuk Merah Putih
Perjalanan Sekolah Rakyat dimulai saat pemerintah Hindia Belanda membuka Sekolah Desa bagi anak-anak pribumi. Sekolah-sekolah ini tumbuh perlahan menjadi ruang yang menumbuhkan semangat belajar. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Sekolah Rakyat bertransformasi menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Meski nama dan sistemnya berubah, tetapi tetap mengemban peran penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, pemerintah dihadapkan dengan tingginya angka ketidakhadiran siswa akibat masalah gizi dan stunting. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga mengganggu kecerdasan dan produktivitas. Mereka lebih rentan sakit, mudah lelah, dan kesulitan berkonsentrasi, yang berujung pada ketidakhadiran bahkan putus sekolah. Stunting telah menjadi perhatian balk di tingkat nasional maupun global. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah ini, serta peluncuran berbagai kebijakan strategis untuk menekan angka stunting di tanah air. Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis. Pada masa Presiden Soeharto, perhatian ini ditegaskan kembali melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1997, yang meluncurkan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMS-AS) di daerah tertinggal sebagai bagian dari program besar Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pada tahun 1984, Indonesia juga berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984, bahkan mendapatkan pengakuan dari Food and Agriculture Organization (FAO). Semangat swasembada ini tetap menjadi landasan perjuangan menuju kedaulatan pangan, kesejahteraan bangsa, dan masa depan anak-anak Indonesia. Keempat program tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Kabinet Merah Putih yaitu "Bersama Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Melalui arsip yang tersimpan di ANRI, dapat terlihat bagaimana keempat program tersebut menjadi perhatian dari masa ke masa. Pameran ini bukan sekedar menghadirkan potret masa lalu, tetapi juga menyuarakan harapan untuk membentuk wajah Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global sejalan dengan misi utama Asta Cita.
Sekolah Rakyat
Sejarah pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran penting Sekolah Rakyat sebagai pondasi awal bagi sistem pendidikan dasar yang kita kenal saat ini. Pada masa Pemerintah Hindia Belanda, Pendidikan formal hanya diperuntukan bagi golongan tertentu, sedangkan mayoritas rakyat pribumi hidup tanpa akses terhadap ilmu pengetahuan. Dalam kondisi itulah Sekolah Rakyat muncul sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak akan pendidikan dasar bagi semua kalangan. Perjalanan Sekolah Rakyat di Indonesia dimulai Ketika Pemerintah Hindia Belanda membuka Sekolah Desa bagi anak-anak pribumi yang disebut disebut Volkschool. Sekolah-sekolah ini perlahan berkembang menjadi tempat tumbuhnya semangat belajar dan benih kesadaran kebangsaan. Pada masa Pemerintahan Jepang, Sekolah Rakyat dikenal sebagai Kokumin Gakko, siswa Sekolah Rakyat pada masa ini diwajibkan mengikuti kegiatan seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, penghormatan ke arah Kaisar, dan menghormati bendera Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia Pada tahun 1945, Sekolah Rakyat berubah dan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang terus berkembang. Sekolah Rakyat berperan penting dalam mencerdaskan bangsa. Meski nama dan sistemnya berubah, sejarahnya tetap menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengatasi ketertinggalan.
Makan Bergizi Gratis
Kebijakan gizi sekolah di Indonesia berawal dari masa Hindia Belanda, mengacu pada program School Voeding en-kleding di Belanda. Pemerintah kolonial memberikan makanan tambahan kepada siswa bumiputra dan Indo-Eropa dengan tujuan meningkatkan gizi dan kehadiran di sekolah, pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah kota. Di Batavia, Program ini dimulai setahun setelah terbentuknya Komite Gizi pada tahun 1901, Khususnya untuk mendukung tumbuh kembang dan mencegah putus sekolah di kalangan bumiputera. Setelah Indonesia merdeka, semangat memperbaiki gizi anak sekolah tetap berlanjut melalui berbagai program dan kebijakan nasional. Bantuan dari UNICEF, instruksi presiden di era Sukarno, hingga kebijakan PMT-AS pada masa Soeharto menunjukkan konsistensi perhatian negara terhadap kesehatan generasi muda. Program makanan tambahan tidak hanya menjadi bagian dari sistem pendidikan, tetapi juga cerminan upaya negara dalam membangun masa depan bangsa yang lebih sehat dan berdaya saing.
Pencegahan Stunting
Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang menjadi perhatian nasional dan global. Dampaknya tidak hanya pada fisik anak, tapi juga pada kecerdasan, kesehatan, dan produktivitas. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya sejak bergabung dalam gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) pada 2011 dan mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti Perpres No. 42 Tahun 2013 dan Perpres No. 72 Tahun 2021, untuk menurunkan angka stunting. Sejarah penanganan gizi dan kesehatan ibu-anak di Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan, melalui berbagai inisiatif seperti pendirian Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), program "Empat Sehat Lima Sempurna," pembangunan Puskesmas, serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF. Pemerintah juga membentuk Lembaga Makanan Rakyat (LMR) berada di bawah pengawasan langsung Departemen Kesehatan. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan dan penyediaan pangan bergizi. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah aktif memperluas layanan kesehatan dan gizi, walau menghadapi tantangan politik dan ekonomi. Hingga kini, pemerintah terus menargetkan penurunan prevalensi stunting secara signifikan melalui berbagai upaya lintas sektor yang melibatkan institusi kesehatan, pendidikan, pertanian, dan masyarakat luas.
Ketahanan Pangan
Swasembada pangan merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai ketahanan pangan suatu negara. Pada masa kolonial Hindia Belanda, kebijakan pertanian difokuskan pada tanam paksa (cultuurstelsel) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kolonial, sehingga mengabaikan kebutuhan pangan lokal. Setelah kemerdekaan, upaya swasembada pangan mulai dirintis melalui kebijakan landreform, namun terhambat oleh konflik politik dan ekonomi. Pada era Orde Baru, pemerintah mencanangkan program intensifikasi pertanian dengan menggunakan teknologi modern, seperti revolusi hijau, yang berhasil mencapai swasembada beras pada 1984 dan Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO (The Food and Agriculture Organization) berkaitan dengan keberhasilan dalam swasembada beras, Meskipun demikian, keberlanjutan swasembada pangan menghadapi tantangan serius, termasuk degradasi lingkungan, ketergantungan pada pupuk kimia dan kesenjangan distribusi.
